Nihilisme

Kita sedang menyaksikan semacam nihilisme, dengan paras yang cantik. Ketika partai-partai politik tak lagi memaparkan apa yang mau mereka capai dengan bersaing dalam pemilihan umum, ketika mereka cuma memajang bintang sinetron untuk membujuk orang ramai, kita pun tahu: politik telah berubah. Kita tidak lagi hidup di abad ke-20. Kita tengah memasuki ”sindrom Italia”.

Di Italia, perempuan yang tersohor itu, pemain utama dalam sederet film porno, La Cicciolina, ikut dalam pemilihan umum pada pertengahan 1987. Ia dipilih; ia duduk di Parlemen mewakili ”Partai Cinta”. Pada 1992, ia terjun lagi, ketika di Italia pengangguran mencapai 11% dan inflasi 6%. Tahun ini tampil Milly D’Abbraccio. Ketika perempuan cantik ini masih lebih muda, ia pernah membintangi film yang berjudul, misalnya, Paolina Borghese, Maharani Nimfomaniak.

Sesuatu yang terjadi di Italia tampaknya tak banyak berbeda dengan yang terjadi di Indonesia kini—meskipun di daftar calon legislator itu belum ada bintang blue film. Kita se¬akan-akan mendengarkan suara orang Indonesia ketika dari apartemennya di Roma D’Abraccio berkata kepada wartawan Reuters: di sini, ”tiap orang sudah muak dengan wajah para politisi itu…. Mereka ganti nama partai, tapi orangnya sama saja. Masing-masing menjanjikan banyak hal, tapi tak ada yang terjadi.”

Sudah begitu membosankankah demokrasi di Indonesia—yang baru lahir lagi 10 tahun yang lalu? Saya tak tahu. Tapi orang seperti butuh sesua¬tu yang gemerlap ketika tak jelas lagi kenapa para pemilih diharapkan datang ke kotak suara. ”Rakyat”, yang di sepanjang abad ke-20 merupakan sebutan bagi sebuah kekuatan yang dahsyat (bahkan suci) karena dialah tenaga dasar perjuangan pembebasan, kini berganti jadi sehimpun angka dalam jajak pendapat. Tak ada sebuah agenda yang mengge¬rakkan para pemilih agar aktif terlibat untuk sebuah re¬publik yang lebih baik. Tujuan yang sejak Aristoteles disebut ”kebaikan bersama” tampaknya sudah hilang, atau dianggap sia-sia, atau kuno.

Kini orang memandang politik dengan mencemooh. Nihilisme itu merayap dan mengambil tempat dengan tenang.Memang harus dikatakan, suasana ini berlangsung di banyak negeri. November 2007, di Universitas Pennsylvania sebuah panel diskusi diselenggarakan dengan judul, Democracy and Disappointment, dan Alain Badiou dan Simon Critchley berbicara. Rasa kecewa bertemu dengan jemu ketika orang tahu bahwa ketidakadilan masih menginjak-injak sementara tak tampak lagi harapan akan terjadinya perubahan yang radikal. Jika ketidak-adilan itu adalah kapitalisme, kita tahu betapa saktinya dia: segala ikhtiar sejak abad ke-18 untuk meruntuhkannya gagal. Slavoj Zizek mengingatkan bahwa Marx menyamakan kekuasaan modal dengan vampir; kini salah satu persamaannya yang mencolok adalah bahwa ”vampir selalu bangkit lagi setelah ditikam sampai mati”.

Apa yang bisa dilakukan menghadapi itu? Ada yang memutuskan untuk keluar dari medan pergulatan, dan memilih sikap seperti para nabi yang aktif bersuara tapi menjauhi istana, memperingatkan bahaya keserakahan bagi ”kebaikan bersama”. Ada pula yang jadi semacam rahib: setengah mengasingkan diri dan menolak menjunjung ”akal instrumental” yang selama ini dipakai untuk memanipulasikan orang lain dan dunia. Tapi tak jelas, apa yang berubah karena itu.

Mereka yang lebih marah dan lebih ganas akan meledak¬kan bom, menebar takut dan maut, seperti Al-¬Qa¬¬i¬dah. Tapi kini kita tahu, Al-Qaidah tak menghasilkan se¬suatu yang lebih hebat ketimbang banyaknya kematian. Sang Iblis yang dimusuhinya tak musnah. Jaringan teror itu tak sebanding dengan Partai Komunis internasional yang juga gagal—meskipun dulu lengkap punya sebuah organisasi untuk memobilisasi massa, merebut kekuasa¬an, dan membangun sebuah negeri, bukan hanya menambah jumlah musuh yang mati.

Maka ada yang berkesimpulan, terhadap ketidakadilan yang bertahan itu, kita meng¬ubah politik jadi parodi terhadap politik itu sendiri. Parade bintang sinetron itu, apalagi bintang porno, adalah contoh parodi yang tak disengaja: partai-partai berpura-pura menja¬lankan ”politik”, tapi sebenarnya melecehkannya sebagai sesuatu yang layak diremehkan. Dengan bintang-bintang dan pesohor lain, yang esensial adalah ¬kemasan. Partai jadi komoditas, lengkap dengan kha¬yalan yang muncul: seakan¬-akan partai punya nilai dalam dirinya, tanpa proses kerja keras di jalan dan medan perjuangan.

Kini kita punya media massa yang mempermudah pa¬rodi itu. Terutama televisi, sumber informasi utama dan pabrik (juga ajang) fantasi orang Indonesia sekarang. Kita tahu televisi perlu menjangkau khalayak seluas-luas¬nya; kalau tidak, ia akan gagal sebagai bisnis. Untuk itu ia membuat soal hidup dan mati sebagai sesuatu yang gam¬pang dan sedap dipandang, acap kali menyentuh hati, tapi selamanya bisa dipecahkan dan segera dilewatkan. Sinetron tak ingin membuat kita seperti Pangeran Siddhar¬ta yang tertegun melihat bahwa dunia ternyata sebuah sengsara yang layak direnungkan terus-menerus. Sinetron adalah sebuah statemen bahwa serius itu tak bagus.

Ketika politik jadi versi lain dari sinetron, ia menjangkau orang ramai—tapi bukan karena sesuatu imbauan yang menggugah secara universal. Kalaupun ia berseru mengutuk ketidakadilan, itu pun hanya berlangsung untuk satu episode. Sejarah manusia yang dulu terdiri atas kemarahan dan pembebasan diganti dengan sesuatu yang jinak. Kini cerita manusia tetap masih gaduh, tapi itu kegaduhan suara merdu, tangis + ketawa galak yang palsu, dan bentrokan yang akan selesai ketika sutradara (atas titah produser, tentu saja), berseru, ”Cut!”

Nihilisme itu memang bisa asyik. Ia memperdaya.

~Majalah Tempo Edisi. 25/XXXVIII/25 - 31 Agustus 2008~

Bias Media

Pasca reformasi 1998 silam bergulir, sejumlah Undang-undag lahir. Termasuk lahirnya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memberikan "kemerdekaan" kepada pers. Peraturan tersebut lahir sebagai respon atas pembredelan  media yang terjadi di zaman Orde Baru. Sekedar review, koran Tempo pernah menjadi korban, dimana pada 21 Juni 1994 dibredel oleh Soeharto lantaran laporannya dianggap membahayakan negara ketika itu. Tidak hanya Tempo, beberapa media dipaksa bungkam agar tidak memberitakan hal yang "tidak-tidak" mengenai kondisi negara.

Seiring berjalannya waktu, media massa (mass media) memperlihatkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Geliat ini di satu sisi merupakan kemajuan dan sangat positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Media membantu masyarakat dalam mengakses informasi lebih cepat. Ini penting, terutama di era keterbukaan seperti sekarang. Akan tetapi, media juga punya potensi yang merugikan. Realitasnya, media saat kadang bias dalam penyampaian berita. Keadaan ini seringkali memicu kontroversi di masyarakat. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa ada kepentingan di balik pemberitaan.

Bias di balik pemberitaan terjadi karena media tidak sekedar memberitakan, akan tetapi ada pesan tertentu yang hendak disampaikan. Hal tersebut bisa dijelaskan melalui Agenda Setting Theory. Maxwell McCombsdan Donald L Shaw Sperti yang dikutip Nurudin dalam tulisannya Media Massa, Kunci Pemenangan Pilkada, menemukan bahwa ada hubungan yang tinggi antara penekanan berita dan bagaimana berita itu dinilai tingkatannya oleh pemilih. Meningkatknya nilai penting bagi berita pada media massa menyebabkan meningkatnya nilai penting topik tersebut bagi khalayak.

Lanjut Nurudin, media (khususnya media berita) tidak selalu berhasil memberitahu apa yang harus dipikirkan orang, tetapi media tersebut benar-benar berhasil memberitahu seseorang apa yang harus dipikirkannya. Akibatnya, media selalu mengarahkan pada masyarakat apa yang harus dilakukannya. Menurut asumsi teori di atas, media punya kemampuan untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. Media menentukan apa yang penting dan apa yang tidak penting.

Baru-baru ini, Bangsa Indonesia dihebohkan dengan kasus yang membelit mantan bendahara partai Demokrat. Dalam pemberitaan, dia (Nazaruddin) tidak sendirian melakukan korupsi melainkan ada orang di balik itu. Dan yang dituduh mengatur semuanya adalah Anas Urbaningrum yang tidak lain adalah ketua umum Partai Demokrat yang juga mantan bosnya. Anas urbaningrum dianggap sebagai dalang, dan Nazaruddin hanyalah pion. Pemberitaan tersebut booming di media-media mainstream hingga berbulan-bulan lamanya. Akibat opini yang terus diring, masyarakat akhirnya memvonis Anas sebagai koruptor. Padahal, alih-alih menjadi tersangka, diperiksa pun Anas tidak pernah. Hal ini menjadi bukti bagaimana media mampu mendikte dan mengarahkan opini dalam masyarakat.

Data survey mutakhir LSI yang dirilis pada Maret 2012 juga menjadi bukti bagaimana kedaulatan media. Partai Nasdem (Nasional Demokrat) secara tidak terduga berhasil masuk di jajaran partai elit dengan dukungan sebanyak 5,9% mengungguli beberapa partai medio seperti PKS, PPP, PAN, Gerindra, dan Hanura. Padahal, partai tersebut (Nasdem,red) hanya bekerja pada wilayah media dan tidak pernah turun langsung pada wilayah kerja yang riil. Seperti diketahui, selama beberapa bulan terakhir Partai Nasdem sering tampil di layar TV. 

Burhanuddin Muhtadi dalam tulisannya yang berjudul telepolitics dan gelembung politik Elektoral menyebut fenomena ini sebagai revolusi media. Dimana peran media memalui iklan televisi yang makin besar dalam meperantarai hubungan parta dengan pemilih bisa berimplikasi etis. Kamera bisa mengkonstruksi citra menjadi realita. Melalui apa yang oleh kalangan televisi sebut "The illusion of presence", kamera berpretensi memermak wajah asli partai dan politisi.

Media sebagai salah satu pilar demokrasi seyogyanya menjadi corong informasi yang riil dan apa adanya  dengan menyajikan pemberitaan yang berasal dari bawah (bootom up). Upaya mengarahkan opini hanya akan mengakibatkan bias media yang tentu tidak kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab

Mencari Pemimpin Yang Bercita Rasa Indonesia

Masih lama memang, tapi ini Indonesia bung! Politik adalah perbincangan yang tidak ada habisnya. Media, lokal maupun taraf nasional, hampir setiap hari bicara tentang politik. Termasuk saya yang akhirnya ikut-ikutan bicara politik. Namanya saja Indonesia, tidak keren kalau tidak latah.

Akhir-akhir ini, lembaga survey rame-rame mempublikasikan hasil surveynya. Sejumlah nama digadang-gadang bakal menggantikan SBY. Kebanyakan politisi senior (orang tua maksud saya), di antaranya Jusf kalla, Megawati Soekarnoputri, Aburizal Bakrie, Hatta Radjasa, dan sejumlah tokoh lainnya. Mereka ini yang dianggap punya popularitas serta elektabilitas tinggi di mata rakyat. Entah itu valid atau tidak.

Kalau tidak ambruk, di tahun 2014, Indonesia kembali menyelenggrakan pesta terbesar, pesta demokrasi. Termasuk di dalamnya, pemilihan presiden untuk periode 2014-2019. Rakyat kembali “dipaksa” memilih nahkoda bangsa. Di antara sekian banyak nama yang berpotensi menjadi kandidat, kiranya siapa yang paling pantas? Saya tidak berniat untuk menunjuk satu atau beberapa pilihan nama, nanti dikirain kampanye. Lagi pula, pilihan saya pasti “subjektif”.

Melihat situasi sekarang ini, sangat bijak sepertinya kalau pembicaraan kita batasi pada wilayah kriteria saja. Agar nantinya kita tidak terjebak pada pandangan sempit dan tidak rasional. Mengapa? Pembahasan kriteria akan berimplikasi pada pembentukan paradigma atau persepsi. Penulis berharap kemudian, paradigma akan mengarahkan kita pada pilihan rasional. Tentu saja paradigma yang dimaksud adalah paradigma yang benar.

Kita -yang waras- pasti sepakat untuk memlih pemimpin yang bersih, jujur, tegas, lugas, cerdas, dekat dengan rakyat, dan lain-lain. Pembahasan ini sudah lama dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Saya hendak menambahkan satu kriteria lagi yaitu memilih pemimpin yang bercita rasa Indonesia.Sepintas lalu, kriteria tersebut ganjil. Mari kita telusuri agar syarat yang saya ajukan tidak ganjil.

Tepat 1 Mei 1963 Papua, sebuah pulau yang terletak di bagian timur Indonesia di rebut dari tangan Belanda. Nusa Tenggara yang terletak di bagian timur Pulau Bali. Kepulauan Maluku yang terletak di antara Papua dan Pulau Sulawesi. Sebagian Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan Utara Pulau Sumatera. Daerah-daerah tersebut adalah mewakili sebagian besar Indonesia. Faktanya, hingga kini mereka masih jauh terbelakang dibanding daerah lain di Indonesia, seperti Jawa, Sebagian Sulawesi dan Sumatera. Padahal, kita merdeka sejak 17 Agustus 1945. Jangan heran kalau OPM ingin memerdekakan Papua, RMS ingin membebaskan Maluku, GAM ingin memisahkan Aceh dari NKRI. Cukup Timor timur yang melepaskan diri dari Indonesia.

Indonesia seperti yang kita ketahui bersama, terdiri dari banyak suku. Merekalah yang bersepakat mendirikan Republik Indonesia. Makanya lahirlah Bhineka Tunggal Ika, berbeda tapi satu jua. Meskipun saya tidak sepakat pada penggunaan Istilah ini karena hanya mewakili bahasa dari suku tertentu. But, watheverlah! Yang Jelas Indonesia itu adalah suku ambon. Indonesia itu suku Asmat. indonesia itu suku Bugi-Makassar. Indonesia itu suku Jawa. Indonesia itu suku Minangkabau. Indonesia Itu suku dayak, dan lain-lain. Artinya apa? Mereka harus diperlakukan sama. Mulai dari pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya. Niscaya haram membeda-bedakannya jika kita masih sepakat bahwa bangsa Indonesia itu ada.

Pemimpin yang bercita rasa Indonesia adalah pemimpin yang punya komitmen terhadap bangsa Indonesia. Pemimpin yang mau membangun Papua, Jawa, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Pemimpin yang tidak menjual aset bangsanya untuk asing. Pemimpin yang mampu merasakan penderitaan serta keterbelakangan banyak suku di Indonesia. Pemimpin yang mencintai kebudayaan Indonesia, tidak hanya batik tapi juga tenun songket, tenun sutra, koteka, dan lain-lain. Pemimpin yang bercita rasa Ambon, Papua, Bugis, Jawa, dan lain-lain. Yah, kita mencari pemimpin yang bercita rasa Indonesia. Untuk Indonesia lebih baik

Reformasi Menurut Cak Nur //Part 2 (selesai)

Menyambung tulisan sebelumnya reformasi menurut Cak Nur, saya hendak menyampaikan beberapa poin mengenai persoalan tersebut. Mengingat tulisan tersebut belum tuntas sepenuhnya. Ada beberapa kecenderungan yang semakin menguatkan pendapat Cak Nur bahwa reformasi adalah turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan, tidak lebih tidak kurang. Bahwa reformasi hanyalah rekayasa sosial. Yakni beberapa pihak menginginkan Indonesia berubah menjadi negara "liberal". Ini bukan sekedar preseden atau asumsi murahan, melainkan fakta telah menunjukkan validitasnya.

Mengorek kembali sistem demokrasi yang dipahami zaman orde. Pada saat itu, hanya diakui 3 partai dimana Golkar sebagai ban serep pemerintah sedangkan 2 partai lainnya, PDI dan PPP hanya sebagai "pelengkap". Mengkritik pemerintah bisa berbuntut panjang. Sentralisasi segala bidang yang begitu kental. Hanya orang-orang yang dekat dengan keluarga cendana yang bisa menduduki pos penting dalam roda pemerintahan. Siapa yang tidak patuh, siap-siap saja dihabisi. Orde baru menjadi monster raksasa yang menelan korban, entah jumlahnya berapa. Tidak usah bertanya jika ada orang yang tiba-tiba hilang, karena mungkin dia sudah diciduk "aparat". Jauh ke pelosok desa, informasi sangat terbatas. Mereka buta informasi terhadap kondisi pemerintahan karena memang aksesnya sangat terbatas. Lagi pula mereka juga tidak peduli. Toh, yang penting bisa hidup dengan tenang. Dan itulah yang menjadi jaminan mengapa orde baru bertahan sampai 3 dekade (32 tahun).

Akhirnya seperti kita ketahui, reformasi tumbang pertengahan 1998. Indonesia memasuki babak baru sistem pemerintahan, reformasi. Harapan dan semangat membangun Indonesia terkristalisasi dalam benak rakyat seperti yang dicita-citakan founding fathers. Supremasi hukum, pemberantasan KKN, perbaikan ekonomi, sosial, dan politik, pembukaan kran demokrasi adalah beberapa tujuan reformasi. Cita-cita yang sungguh mulia. Namun, perjalanan reformasi menjadi bias. Tuntutan tahun 1998 menguap begitu saja, entah kemana. Korupsi merajalela membentuk lingkaran setan, hukum tebang pilih, KKN, ekonomi tersandera oleh asing, sosial politik hingga budaya yang semakin kabur dari ciri ketimuran. Demokrasi yang sejatinya sebagai instrumen untuk mensejahterahkan rakyat malah menjadi "industri" besar oknum tertentu. Indonesia menjadi negara besar yang lumpuh, tidak mampu berjalan dengan kaki sendiri. Terbukti dengan trilyunan bantuan asing yang masuk untuk memberi napas bangsa Indonesia.

Liberalisasi berkedok globalisasi. Caranya dengan  mengutus "agen global" untuk diadopsi di Indonesia seperti film, fashion, gaya hidup, teknologi, dan lain-lain. Otak rakyat Indonseia disetting sedemikian rupa agar mengikuti trend global. Film barat berbau seks, pornografi, dan brutal menjadi tontonan kaum muda di bioskop. Belum lagi produk-produk asing yang murah tapi "keren" membanjiri swalayan-swalayan. Hasil karya anak bangsa  kian tersisih. Coba perhatikan kehidupan kita selama 24 jam dari bangun tidur hingga terlelap di malam hari, hampir semua yang kita gunakan adalah produk asing. Bayangkan jika produk Unilever, Danone, Nokia, Blackberry, Telkomsel, Acer, Thosiba, dan Indosat distop sehari saja, niscaya rakyat Indoesia akan kelabakan. Belum lagi DPR dan pemerintah yang semestinya menjadi tameng bagi rakyat yang terlanjur lemah ini, malah menjadi sarang kompromi terhadap asing. Terlihat dengan sejumlah regulasi dan Undang-undang yang mereka keluarkan. Sampai disini, relevansi Cak Nur tentang demokrasi kian terang-benderang.

Bicara ketidakberesan Indonesia tidak akan ada habisnya. Reformasi yang memudahkan modal asing masuk ke Indonesia. Perusahaan lokal diadu langsung dengan perusahaan asing. Jelas, perusahaan lokal kalah telak. PSM diadu dengan Manchester United. Tidak masuk akal kan! Konglomerat asing masuk begitu mudahnya dan menguasai sektor strategis perekonomian kita. Menjadikan ekonomi tersandera oleh asing. Dengan kondisi seperti ini, rakyat tidak akan menuntut apa-apa. Mereka tidak tahu apa-apa kok! Rakyat gamang dengan perubahan yang cepat. Mereka tidak sempat berpikir. Mereka tidak mau tahu, yang penting mereka hidup "baik" hari ini. Arus frontal yang datang seketika tidak mampu dibendung oleh rakyat. Tidak peduli jika dibodohi sekalipun. Siapa yang salah? Reformasi, pemerintah, atau rakyat itu sendiri? Tidak semudah mengacungkan jari telunjuk. Kita mesti berpikir dan melihat masalah secara holistik. Terlebih dahulu kita harus membongkar paradigma dan kesalahan sistemik yang merantai bangsa Indonesia.

Secara tersirat, Cak Nur memang melihat reformasi cenderung mengarah pada liberalisasi. Hal ini bisa diatisipasi jika ada pengawal yang konsisten. Sayangnya tidak?! Aktor reformasi tersisih dan digantikan oleh aktor lama yang korup dan amoral itu. Aktor lama itu seperti macan lepas kandang, menyeruduk, menggonggong, menjilat, dan menerkam di sana-sini. Merekalah yang sibuk berceloteh di depan media. Memperebutkan kekuasaan, membagi jatah proyek, lompat kiri kanan, berganti topeng, seakan merekalah reformis yang sesungguhnya. Di sisi lain rakyat tidak siap dengan format baru yang dibawa reformasi. Berpikir sempit dan pendek. Pendidikan yang mereka peroleh jelas tidak cukup untuk mengawal reformasi. Bagaimana dengan intelektual kampus yang suaranya paling nyaring ketika Soeharto ditumbangkan? Setali tiga uang, mereka terlalu sibuk menikmati masa muda. Sulit saya jelaskan.

Inilah reformasi. Jika Indonesia harus tumbang nantinya, tidak ada yang harus disalahkan kecuali rakyat termasuk pemerintah. Dan saya yakin, jika keadaan ini terus berlangsung maka Indonesia akan menjadi negara gendut, pemalas, bodoh yang dipenuhi penyakit seperti stroke. Tewas tidak bersisa. Maaf kalau saya terlalu sinis melihatnya. Inilah bentuk keresahan yang terus menghantui saya. Sudi atau tidak, kita mesti mengakui bahwa reformasi sekedar angin segar tapi beracun.
wallahu a'lam... 

Simpati Jadi Antipati

Matahari meninggi tepat di atas ubun-ubun. Bayangan benda yang disinari tepat jatuh di bawahnya, vertikal. Tidak seperti biasanya mengingat bulan ini adalah puncak musim penghujan. Di daerah tropis seperti Indonesia, Januari tidak pernah lepas dari guyuran hujan. Hampir setiap hari.  Di hari yang berbeda ini, arus lalu lintas sangat padat. Kehidupan masyarakat lebih cepat. Kendaraan melintas, lalu-lalang memanfaatkan kesempatan "mumpun tidak hujan".

Hari itu, pemandangan lain di sebuah perempatan jalan. Sekelompok orang memampang spaduk protes. Di antara mereka ada yang membawa bendera organisasi berukuran mini. Tidak peduli dengan bau aspal menusuk hidung dan terik matahari yang membakar kulit. Katanya mereka adalah mahasiswa. Mahasiswa yang resah dengan kebijakan pemerintah. Pilihan turun ke jalan dipilih sebagai bentuk protes. Berharap pemerintah menganulir atau setidaknya mengubah kebijakannya. Pemandangan seperti ini kerap terjadi, hampir setiap hari. Tentunya di sudut jalan yang lain. Dibantu dengan megaphone, mereka berteriak tidak peduli. Teriakan yang diselingi dengan sumpah serapah.

Aksi mahasiswa tersebut berhasil memacetkan jalan. Kendaraan yang sangat padat berderet rapih hingga ratusan meter. Bagaimana tidak, di tengah jalan berdiri pagar hidup yang bernama mahasiswa. Hampir seluruh badan jalan tertutupi hingga tidak ada yang tersisa bagi kendaraan untuk lewat. Sekali lagi, pemandangan seperti ini sudah lumrah, sering terjadi acap kali aksi mahasiswa dilakukan. Ketika aksi, mahasiswa menjadi penguasa jalan.

Di atas kendaraan yang berderet itu, di balik kaca bening mobil pete-pete, beberapa orang juga mengumpat. Namun, berbeda dengan mahasiswa yang mengumpat kebobrokan pemerintah. Mereka -orang-orang itu- malah berbalik menggerutu melihat sikap pongah para mahasiswa. Letak dilematisnya berada pada titik ini, dimana mahasiswa yang memperjuangkan nasib rakyat malah dibenci oleh orang-orang yang diperjuangkannya sendiri. Paradoks dan kontradiktif.

Lantas apa yang mesti dilakukan oleh mahasiswa dalam memperjuangkan rakyat? Haruskah mereka terus turun ke jalan setiap kali menyampaikan aspirasi rakyat? Saya takut, aksi yang berharap simpati malah berbuah antipati dari masyarakat sendiri. Jika demikian -dan memang demikian-, aksi mahasiswa menjadi sia-sia. "Jauh panggang dari api" alias nihil.

Akhir-akhir ini saya mulai berpikir, ada sistem dalam pergerakan mahasiswa yang salah. Gerakan cenderung monoton, elitis, dan tidak "berperikerayatan". Slogan "mahasiswa dan rakyat bersatulah!" yang sering diteriakkan itu tidak lagi relevan pada tataran implementasi. Mesti dilakukan refleksi guna mengevaluasi kembali gerakan mahasiswa hari ini agar perjuangan mahasiswa tidak berbenturan dengan kepentingan rakyat. Kurikulum gerakan mahasiswa mesti di reform guna mengubah paradigma lama menjadi paradigma yang lebih progresif, fleksibel, dan "ngonteks" dengan zaman. 

Salam Perjuangan...!

Reformasi Menurut Cak Nur #Part1

Sesaat sebelum Soeharto lengser dari jabatannya sebagai presiden pada tahun 1998. Beliau memerintahkan ajudannya menjemput Cak Nur (Nurcholish Madjid). Setelah sampai di Cendana (Kediaman Soeharto), Cak Nur langsung menhadap. Soeharto memulai percakapan, "rakyat maunya apa sih?" Dengan enteng, "Rakyat mau reformasi pak". "Reformasi itu apa?" Soeharto kembali bertanya. "Refomasi itu artinya, bapak turun dari jabatan presiden" tukas Cak Nur. "ha ha ha dari dulu saya mau turun, tapi tidak dibiarkan sama Harmoko". "Nah inilah saatnya pak, bapak harus mengakhiri jabatan dengan khusnul khatimah, jangan sampai rakyat yang memaksa anda turun" Tegas Cak Nur.

Esoknya setelah percakapan itu, Soeharto di hadapan MPR, tepatnya tanggal 21 Mei 1998, menyampaikan pengunduran dirinya sebagai presiden. Dengan trunnya Soeharto, maka berakhirlah rezim orde baru dan digantikan oleh reformasi. juga berkembang isu, bahwa IMF (Amerika,red) adalah pihak utama yang ingin melengserkan Soeharto. Benar atau tidak, kenyataannya Soeharto turun dari jabatannya. Saya tidak mau berspekulasi terlalu jauh.

Reformasi ditandai dengan kebebasan. Kebebasan berpendapat, berserikat, membentuk ormas, parpol, LSM, dan sebagainya. Berbagai upaya dilakukan untuk membentuk negara yang berkeadilan, makmur, demokratis, dan menjunjung tinggi HAM. UUD 1945 diamandemen karena dinilai sudah ketinggalan zaman dan tidak "ngonteks" lagi. Sistem perpolitikan diubah, perekonomian, dan sejumlah bidang lain. maknya jangan heran kalau sistem ekonomi berdasar azas kekeluargaan sudah tidak dijumpai lagi dalam UUD 1945. Kekayaan alam negara dan sejumlah ekonomi strategis tidk lagi dimonopoli oleh negara. Negara hanya bertanggungjawab pada pendidikan dasar, untuk pendidikan lanjutan, tidak lagi. Saya malah terheran-heran, qou vadis (mau dibawa kemana) bangsa Indonesia ini? walah..walah..walah...

Lihat perkataan Cak Nur, reformasi artinya menurunkan Soeharto. Bukannya memperbaiki sistem, memberantas KKN, menegakkan hukum dan lain-lain seperti isu sentral yang terdengar kala itu. Selama 13 tahun reformasi bergulir, kata-kata Cak Nur semakin menemui relevansinya. Buktinya, reformasi tidak membawa kemajuan bearti kecuali di beberapa bidang saja. LSI bahkan pernah merilis hasil survei yang bikin panas telinga elit politik, bahwa era Soeharto (orde baru) lebih baik dari era reformasi.

Bapak Presiden, Dengarkan Kegalauanku...

Lama tidak menulis artikel tentang politik. Bukan karena tidak bisa.

Kapan saja bisa, sebenarnya.

Hanya saya muak setiap melihat celoteh politisi.

Tiap hari mereka bercuap-cuap, kayak bencong di media.

di TV, koran, situs internet, dimana pun. Sumpah, mereka kayak bencong.

Dua pekan terakhir, Indonesia dihebohkan dengan isu reshufle KIB Jilid II.

Apa sih?

Reshufle yah reshufle aja.

Tidak penting jika mesti digembor-gemborkan sana-sini.

Pertanyaan saya: Jika tidak diberitakan di media, apakah reshufle bakalan batal?

Tidak kan...

Terus juga,

Di tengah menghangatnya isu nasional seperti pemogokan karyawan freeport,

kasus Nazaruddin.

Kok, tiba-tiba reshufle.

Atau, jangan-jangan ini settingan pemerintah saja.

Isu nasional "menyudutkan" pemerintah, maka lahirlah isu baru.

Jadi, seolah reshufle hanyalah meriam untuk meredam isu-isu di atas.

Mengapa tidak diselesaikan saja masalah di freport.

atau,

jangan-jangan pemerintah takut kalau boroknya  terkuak di publik.

Semua orang sudah tahu, pak!

Kepentingan freeport di atas segalanya, rakyat Papua ngantri belakangan, iya kan.

Jadi wajar kalau rakyat Papua kelaparan, pemerintah ongkang-ongkang kaki di Jakarta.

Giliran masalah freeport, langsung diterbangkan ratusan brimob ke Timika.

Malah, kalau begitu terus.

Saya akan berdoa semoga rakyat Papua bisa merdeka. Why not?

Belum lagi, kasus Nazaruddin yang kian tidak jelas juntrungannya.

Sedari dulu saya bilang, "sudahlah, jangan berharap apa-apa dari Nazaruddin"

Sejauh ini terbukti, dan saya yakin akan terbukti.

Argghhh, lama-lama saya gila di sini...

Sudahlah,...

Menerapkan atau Sekedar Meneriakkan Ekonomi Islam

Secara pribadi, ada kesan tersendiri melihat kegigihan teman-teman yang memperjuangkan Islam. Melihat bahwa agama samawi termuda ini merupakan solusi komplit dalam semua aspek kehidupan. Jalan yang ditawarkan Islam,menurut mereka, merupakan kesatuan utuh. Menghilangkan sebagian, artinya merusak seluruhnya. Beragama tidak cukup dengan mengucapkan kalimah syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, lebih jauh, merupakan jalan hidup, ideologi. Termasuk di dalamnya yang banyak mendapat perhatian khusus adalah bidang ekonomi. Terang saja, isu ekonomi yang mereka sebut "Islami" meluap-luap, menyuarakan idealitas, turun langsung dari Tuhan, dan dipraktekkan oleh Rasulullah sendiri dan pemerintahan pascanabi. Once again, saya bangga terhadap mereka.

Saya sendiri sebelum menulis artikel ini, terlebih dahulu menelaah pembahasan mengenai sistem ekonomi yang dimaksud "Islami" menurut teman-teman saya. Tidak lupa, usaha untuk membandingkannya dengan sistem ekonomi yang ditawarkan sosialisme, maupun kapitalisme. Semata dilakukan agar informasi yang didapat berimbang. Tentunya isi tulisan ini tidak akan terhindar dari penilaian subjektif saya. Akan tetapi, maksud saya jelas, ingin melihat perspektif secara "adil" dan meminggirkan sentimen pribadi di dalamnya.

Saya tergelitik dengan postulat Adam Smith, salah satu pakar ekonomi kapitalis, "otak bekerja karena perut". Itulah "tujuan" kapitalisme. Memutar otak, tenaga, dan segala usaha untuk memenuhi lolongan perut yang minta diisi. Argumen ini kemudian dipelintir, "setelah perut kenyang, apa lagi?". Pada titik ini kapitalisme dianggap mandek, tidak punya arah lagi. Malas, perut buncit, dan akhirnya runtuh. Cukup sederhana. Lain lagi dengan sosialisme, paham yang populer lewat Karl Marx ini membatasi kemampuan individu untuk berusaha. "Yang penting rakyat hari ini kenyang semua", slogan sederhana untuk menggambarkan kehidupan sosialisme. Lantas apa yang ditawarkan ekonomi Islam?

Jujur, saya tidak pernah menemukan pembahasan detail, yang ditawarkan mengenai ekonomi Islam. Yang terlihat, sering diulang-ulang, sistem ekonomi yang ditawarkan Islam adalah jalan tengah, antara kapitalis dan sosialis. Mengedepankan pemerataan ekonomi (mirip sosialis) sekaligus mengajurkan individu untuk mendapat banyak materi (kapitalis). Keunggulan yang disinggung banyak dikaitkan dengan kejayaan Islam masa lalu, sebelum paham materialisme menguasai dunia.

Saya sayangkan sangat ketika titik pembahasan telalu banyak diarahkan pada kelemahan kapitalisme. Kritikan bertubi-tubi memperlihatkan kelemahan yang dianut oleh kapitalisme. Langkah tersebut, menurut saya, tidak akan meruntuhkan kapitalisme, kalau pun tidak sia-sia. Mengapa? Kapitalisme merupakan paham dinamis. Kritik terhadapnya adalah saran bagi kapitalisme,  alih-alih meruntuhkan, malah semakin menguatkannya. Kritik kita akan dimaknai sebagai sempalan, sebagaimana paham alternatif yang banyak muncul di Eropa,yang hanya perlu diakomodasi untuk menyempurnakan sistem kapitalisme. Bukankah ini sia-sia kawan?

Belum lagi, praktek ekonomi Islami tidak diusahakan untuk diterapkan. Tidak perlu menunggu berdirinya khalifah islamiyah. Keberhasilan menerapkan ekonomi Islam, walaupun dalam skala kecil, akan menjadi bukti konkret untuk diikuti. Saya pikir, ini sangat efektif menggugah daya tarik masyarakat. Selama ini ekonomi Islam, hanya menang dalam teriakan, tanpa implementasi. Sangat disayangkan!

Penulis sadar betul, menerapkan sistem ekonomi Islam di bawah bayang-bayang ekonomi liberal kapitalis adalah hal sulit. Benturan pasti akan terjadi, silang pendapat, bahkan pertentangan antara keduanya. Jikalau status quo adalah ekonomi kapitalis, maka kita mencoba ekonomi Islam, mengapa tidak? Saya pikir tidak ada gunanya meneriakkan kejayaan Islam di masa lalu. Sejarah tidak akan mengubah apa-apa kawan, kecuali angan kedaulatan masa lalu. Tidak ada gunanya!

Wallahu a'lam bishawab...

Terjebak pada Pusaran Verbalisme

Menengok kondisi kekinian bangsa, sangat miris rasanya. Pemerintahan yang disokong dukungan kuat serta suara mayoritas rakyat Indonesia tidak berpengaruh signifikan dalam pembangunan bangsa. Pemerintahan SBY jilid II sedikit banyak telah terbukti "ompong" mengatasi masalah bangsa. Padahal, dalam sejarah pesta demokrasi pasca reformasi, SBY dan Boediono adalah peraih suara terbanyak. Awalnya, dukungan tersebut memberi kita harapan besar mengenai perbaikan bangsa dan negara. Apatah dikata, dilihat dari berbagai sudut pandang, pemerintahan kali ini lebih layak dijudge gagal.

Penulis pribadi, berbesar hati ketika SBY mendeklarasikan, untuk kesekian kalinya, penegakan supremasi hukum. Dalam perjalanannya, asa itu kemudian pudar seiring dengan kesibukan pemerintah mengurus dirinya. Alih-alih mengurus rakyat, SBY malah sibuk menjaga citranya di mata rakyat. Pekerjaan sia-sia yang tidak jelas juntrungannya. Pun kemajuan yang didengungkan selama ini tidak menyentuh rakyat secara riil. Hanya kata yang terlontar tanpa implementasi. Akhirnya, pemerintah mengalami pergeseran fungsi, dari yang awalnya mengurusi rakyat menjadi pabrik kata-kata.

Di lain pihak, politisi sibuk mencari celah kekuasaan. DPR yang sejatinya tempat memperjuangkan aspirasi rakyat malah menjadi arena pertarungan politik, gulat kekuasaan. Bak arena tinju untuk mempertontonkan siapa yang lebih baik. Tidak mengherankan jika setiap masalah yang dianggap populis di mata rakyat selalu di buatkan panja, pansus, atau apa pun istilahnya, kemudian di siarkan dimedia secara massif. Akhirnya, rakyat hanya akrab dengan wajah politisi tanpa tahu apa yang mereka telah lakukan untuk bangsa, kalau pun ada. Sibuk berdebat kiri kanan, menuding si A dan si B. Di saat rakyat pusing memikirkan bagaimana mereka bisa makan hari ini, para politisi malah sibuk berdebat. Jadinya, saya bisa mafhum sekiranya seseorang ditanya mengenai tugas anggota DPR; berdebat.

Verbalisme
Paulo Freire mengakui, perubahan selalu dimulai dari kata-kata. Akan tetapi, kata yang baik dan efektif menurutnya haruslah mengandung dua dimensi, yaitu refleksi (reflection) dan aksi (action). Jika kata hanya bersisi refleksi, pengertian, pemahaman saja, jika penguasaan kata hanya terletak pada sisi ini saja akan menghasilkan verbalisme. menguasai kata secara kognitif (verbalis). Lebih populer dengan sebutan NATO atau "no action, talk only". Tetapi sebaliknya, jika kata hanya berisi aksi atau tindakan, maka kata yang demikian hanya akan menghasilkan aktivisme, yaitu aktivitas tanpa perenungan dan kedalaman makna.Karena itu, Paulo Freire menawarkan konsep praxis sebagai gabungan dimensi refleksi dan aksi dalam kata. Praxis inilah yang penting diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu pendidikan kata-kata yang menyatu dengan tindakan nyata.

Kekhawatiran saya mengerucut pada pembentukan karakter bangsa. Cukup beralasan, saya kira. Sedikit banyak pengalaman berperan sentral membentuk watak dan karakter bangsa. Perdebatan serta pencitraan yang mengedepankan aspek kekuasaan tanpa disertai wujud nyata dalam pembangunan akan menggiring bangsa ke budaya verbalisme. Bagaimana pun, elit penguasa tetap mempunyai pengaruh ke rakyat banyak. Jika pun demikian seterusnya, tontonan verbalis lambat laun menjadi pengalaman yang ikut menentukan karakter bangsa.

Hemat penulis, membangun karakter tidak cukup dengan verbalisme seperti yang sering dipamerkan elit penguasa. Terjebak pada verbalisme akan menumbuhkan budaya malas, debat kusir. Seharusnya, mereka sebagai suara representatif rakyat mencontohkan budaya  positif dengan belajar memahami demokrasi sebagai alat untuk mensejahterahkan rakyat. Harapan besar berada di pundak mereka, semoga saja mereka sadar.

Plato Menggugat Demokrasi

Filsuf besar Yunani Kuno, Plato (428-348 SM) pernah berkata: "bisa saja demokrasi menjadi mimpi buruk dalam sistem pemerintahan". pertama: demokrasi bisa mengarah pada gerombolan 'mafia' pemuas hasrat sesaat. Kedua: demokrasi yang dikuasai pandir yang hanya pintar beretorika. Ketiga: demokrasi mengarah pada intrik pertikaian. Menghindari hal tersebut, Plato mengajukan filosof-raja sebagai kepala negara. Filosof tidak diragukan lagi sebagai pencinta kebenaran mestilah mengambil keputusan sesuai prinsip kebenaran dan keadilan. Pesan Plato cukup jelas, pemimpin harus cinta kebenaran dan mampu menegakkan keadilan.

Gugatan Plato sangat mungkin benar. Tidak perlu kembali ke Zaman Plato untuk membuktikannya, lihat saja negara kita sekarang. Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai negara penganut demokrasi semakin tidak becus saja. Korupsi, kolusi, nepotisme, radikalisme, kapitalisme berwajah neoliberal, dan sekelumit masalah lain. Pemerintah yang seharusnya menjaga dan membangun negara tercinta, malah sibuk bersafari keluar negeri, menjajakan kekayaan alam pada investor asing, beretorika, dan pekerjaan konyol lainnya. Belum lagi budaya korupsi yang mengakar dari RT sampai pejabat teras. Akhirnya, kekuasaan diidentikkan dengan ladang korupsi. Akibatnya, pedagang, petani, akademisi, pengusaha sampai bencong ikut meramaikan Pemilihan Umum. Walaupun mungkin beberapa di antara mereka memang natin tulus, tapi yakinlah sebagian besar dari mereka bertujuan  untuk menduduki kursi empuk di gedung-gedung pemerintahan.

Belum lagi, ongkos demokrasi yang tidak kalah menterengnya. Tidak sedikit kandidat (bupati sampai Presiden) rela menggelontorkan milyaran rupiah demi kekuasaan. Seorang teman berseloroh, "ah, kekuasaan itu seperti barang dagangan dan pencari kekuasaan adalah pengusaha (pedangang,red)". Memang terlihat skeptis, tapi pernyataan teman saya ada benarnya. Korupsi disinyalir sebagai upaya 'mengembalikan modal'. Masih untuk kalau hanya mengembalikan modal. Toh, tidak ada pedagang mau rugi.

Artikel ini tidak akan selesai untuk menguraikan masalah yang mendera Bangsa Indonesia. Baiklah, kita kembali ke pokok pembicaraan. Pertanyaan yang paling mungkin kita lontarkan: sebagai sistem, benarkah kemusykilan terjadi karena sistem kita, demokrasi? Sistem multi-partai yang dianut pascarformasi yang dianggap kemajuan pesat bagi demokrasi malah semakin menenggelamkan Indonesia. Sekarang korupsi sudah dilakukan berjamaah. Istilah politisi, "yah, kita sama-sama tahulah...hehe". Apakah demokrasi yang patut dipersalahkan?

Anas Urbaningrum dalam acara Kuliah Tamu beberapa waktu lalu di Universitas Hasanuddin, menegaskan "perubahan mendadak pascareformasi membuat rakyat, termasuk politisi dan pemimpin kita, kaget. Reformasi dipahami secara sempit. Setiap pemilihan umum dianggap sebagai gelanggang kekuasaan, siapa saja boleh terlibat dan bertarung dalam politik. Inilah yang saya sebut demokrasi artifisial. Tapi, kita harus optimisi untuk mengubah demokrasi yang dipahami salah (artifisial,red) menuju demokrasi substansial, yaitu demokrasi yang beretika, menjunjung tinggi moral, dan mensejahterahkan bangsa sebagaimana cita-cita founding fathers kita". Perlu dipahami bahwa demokrasi semata alat dan hasilnya sangat bergantung bagaimana kita menggunakan alat tersebut.

Kita tidak pernah berharap gugatan Plato menjadi kenyataan, bahwa demokrasilah yang jadi biang keladinya. Hemat penulis, tidak perlu mengkambing-hitamkan demokrasi. Seperti kata pepatah, "daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin". Memperbaiki dan mencari pemimpin berintegritas yang memahami demokrasi sebagai alat untuk mensejahterahkan bangsa jauh bermanfaat.

Salam demokrasi...!

Anas Urbaningrum, Target Utama Kasus Nazaruddin

Politik seperti yang diterangkan guru saya semasa duduk di bangku SMP dulu yaitu suatu upaya untuk meraih kekuasaan, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan tersebut. Secara normatif  definisi ini mensyaratkan, jika hendak bergelut di dunia politik, mestilah mempunyai power yang mumpuni. Seperti ungkapan populer, mempertahankan kekuasaan jauh lebih sulit daripada meraih kekuasaan. Lawan politik akan selalu awas da siap untuk menerkam jika sewaktu-waktu sang penguasa terlena dengan takhtanya. Oposisi adalah istilah bagi mereka yang menjadi lawan politik sang penguasa, biasanya berasal dari pihak yang kalah atau mereka yang tidak setuju dengan cara/sikap penguasa dalam menjalankan pemerintahan.  Patut diingat, pihak oposisi sangat jelas posisinya, semua orang tahu, karena umumnya telah 'mendeklarasikan diri' sebelumnya. Menurut penulis, oposisi jenis ini tidaklah begitu berbahaya lantaran gerakan mereka sudah jelas dan rakyat sudah tahu, yang akan mereka sampaikan akan berujung pada kritik atas pemerintah. Justru, yang paling berbahaya adalah lawan yang berwajah kawan, saya sebut 'oposisi oportunis'. Adalah mereka yang siap membadik sekiranya terdapat celah, "musuh dalam selimut" meminjam istilah lama. Bisa kita eksplorasi dan lihat bagaimana geliat 'oposisi oportunis' di Indonesia.

Bak sinetron berepisode panjang. Bedanya, Sinetron sampai kapan pun akhir ceritanya pasti bisa ditebak, sedangkan dalam politik banyak variabel yang berpengaruh sehingga akhir cerita mungkin tidak seperti yang diharapkan 'penonton'. Namun keduanya punya persamaan, masing-masing memainkan emosi 'penonton'. Pertarungan yang terjadi pun semata-mata demi 'penonton'.

Kali ini episode yang be-'rating' paling tinggi adalah Nazaruddin dan Partai Demokrat. Nazaruddin menjadi pemeran utama, dalangnya adalah media massa, oposisi, dan 'oposisi oportunis' tentunya. Sebelumnya, Angelina Sondakh diancang-ancang sebagai lakon utama, sayang kecantikan dan ketenaran gagal menaikkan 'rating'nya. Dia pun didepak dari peran utama dan digantikan oleh sosok muda yang namanya masih 'bau kencur' di mata khalayak. Masyarakat, termasuk penulis, yang cenderung untuk melihat pemberitaan sensasional menjadi sangat pas seiring dengan dimulainya episeode tersebut. Hasilnya cukup menakjubkan, Nazaruddin pun berhak menyandang gelar 'Norman II' sekaligus menggantikan Norman I yang sudah diendapkan entah dimana.

Analisa penulis, pertama: bagi partai lain (Selain Demokrat), kasus Nazaruddin bisa dijadikan pentungan besar untuk menjatuhkan eksistensi Demokrat. Hal ini bisa dipahami, kasus yang menimpa elit partai bisa dipastikan akan merusak citra partai. Yang perlu mereka lakukan (partai lain) adalah terus menyiapkan bahan bakar supaya 'nyala' kasus ini tetap terang, semakin lama bertahan akan semakin bagus. Inilah yang mereka harapkan. Tak terkecuali partai apa pun itu, koalisi maupun oposisi. Toh, tidak ada MuO sekiranya salah satu partai koalisi berbuntut kasus, yang lain akan turut serta membantu 'kawan'nya.

kedua: kasus ini sangat bisa dimanfaatkan sebagai adu kontes pembunuhan karakter tokoh tertentu. Nah, kalau ini dalangnya sudah macam-macam, lawan politik (jelas) sampai kawan sendiri. Anas Urbaningrum sepertinya paling tahu soal ini. Ketokohan Bung Anas (Anas Urbaningrum,red) yang cukup menjanjikan membuat mereka yang paling berkepentingan di pemilu 2014 kian resah. Pribadi yang dikenal cukup bersih serta sokongan partai besar menjadikan potensi Bung Anas untuk melanjutkan 'tradisi' pemerintahan Demokrat semakin kuat. 'Pemain lama', termasuk 'oposisi oportunis'  tidak akan sudi melihat hal ini. Nah, benang merah bisa ditarik dalam hal ini. Kasus Nazaruddin yang notabene pengurus teras Demokrat mau tidak mau akan ikut menyeret nama Bung Anas sebagai Pimpinan Demokrat. Skenario ini akan berujung selain 'penghancuran' Demokrat juga 'perusakan' citra Bung Anas. Itulah kenapa, bukan Bung Anas yang langsung mengeksekusi anggotanya, melainkan SBY sendiri yang turun tangan langsung. Terlalu riskan untuk membiarkan Bung Anas berkeliaran dengan situasi segenting ini. Meminjam istilah orang Makassar, 'awasko...banyak potong-potong leher diluar sana !!!

Episode kasus Nasaruddin sekali lagi tidak akan menguntungkan Demokrat. Semakin lama, dampaknya akan semakin buruk. Akan sangat baik jika SBY cepat meredakan dan mengalihkan isu ini (seperti yang biasa beliau lakukan).  Bagi Demokrat, moment 2014 terlalu indah untuk dilewatkan hanya karena kasus konyol Nazaruddin.

Ah, sudahlah kawan ini hanya omong kosong tentang politik...!!!

Membumikan Nilai Luhur Pancasila

17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sebagai klimaks atas perjuangan para pahlawan dalam merebut kekuasaan dari penjajah. Sebelumnya telah dibentuk berbagai tim untuk merumuskan bentuk dan falsafah (nilai dasar) Bangsa Indonesia. Hasilnya, lahirlah Pancasila yang terdiri dari lima nilai dasar (falsafah) dalam membangun negara Indonesia.

Tepatnya 1 Juni 1945, Pancasila disepakati sebagai dasar negara Indonesia. 66 tahun sejak kelahirannya, Pancasila seakan berjuang sendiri di tengah wabah globalisasi. Eksistensinya yang mengandung nilai luhur kian tergerus dan mengundang pertanyaan dasar, masihkah kita membutuhkan pancasila sebagai dasar bernegara? Pertanyaan konyol ini menemukan titik relevansinya dibalik realitas kekinian bangsa Indonesia. Maraknya radikalisme, disintegrasi bangsa, demokrasi artifisial yang tidak substansial, politik pragmatis, dan serangan budaya hedonism yang kian sulit terbendung. Hanya sebagian kecil yang saya sebutkan, masih banyak poin penting yang mempertanyakan kesakralan pancasila sebagai faslafah (nilai dasar) berbangsa Indonesia.

Ir. Soekarno sebagai presiden pertama Bangsa Indonesia pernah mengkristalkan nilai pancasila sebagai pembakar semangat dalam melawan rongrongan Belanda dan sekutunya yang ingin menguasai kembali bumi pertiwi. Di Zaman orde lama, rakyat Indonesia seakan punya satu tujuan bersama yang terinternalisasi dalam diri mereka. Orde baru yang menggantikan posisi orde lama merumuskan Pancasila melalui penataran P4 (Pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila). Walaupun terkesan dipelintir dan diformalkan, nilai luhur Pancasila masih mampu dihayati dengan baik. Ditumbangkannya orde baru oleh reformasi membuka harapan besar rakyat terhadap Bangsa Indonesia. Sayang, pascareformasi kita lebih disibukkan pragmatisme politik dan demokrasi artifisial yang tidak menyentuh masyarakat secara substansi.

Politik, demokrasi, ekonomi dikuasai kelompok tertentu yang menengok rakyat 5 tahun sekali melalui arena pemilihan umum. Rakyat dipaksa untuk memilih para artis dadakan yang teraktualisasi sebagai politikus. Imbasnya, elit politik hanya sibuk dengan intrik mencari kekuasaan dan tanpa malu memamerkan moral buruk. Korupsi, suap, gratifikasi, plesiran ke luar negeri, sampai politikus sensasional dalam wajah seks dan pornografi. Tidak hanya politikus, rakyat pun semakin akrab dengan budaya yang tidak dikenalinya sendiri. Hedonisme, budaya keren, serta konsumerisme menjadi penyakit yang justru melenakan. Pusaran neo-liberalisme ikut membawa rakyat ke arus yang jauh dari nilai luhur Pancasila. Inilah sekelumit masalah yang menandakan lemahnya, bahkan hilangnya nilai luhur pancasila sebagai Ideologi bangsa. Kita tidak perlu beretorika atau menyangkal kenyataan memilukan ini karena jelas tercermin pada realitas hidup keseharian.

 

Apakah Pancasila sudah tidak relevan lagi? Yah, kita pantas bertanya. Tapi kita harus mundur ke belakang dan melihat sejarah Pancasila itu sendiri. Diawal perumusannya pancasila membawa semangat luhur yang menjadi modal kuat membangun bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan, toleransi beragama, manusia yang beradab, musyawarah, kerukunan, gotong royong, dan keadilan adalah beberapa tawaran luhur Pancasila.  Menurut penulis, modal ini sudah lebih dari cukup untuk membangun bangsa yang ber'identitas', mencetak pemimpin berkarakter kuat, serta politikus merakyat yang tidak hanya melulu berburu kekuasaan. Jadi sebenarnya, bukan salah pancasila kalau bangsa ini kian carut marut, lebih kepada individu yang tidak memahami dan menginternalisasikan nilai luhur pancasila.

Solusi konkret yang mesti dilakukan adalah mengaktualisasikan kembali nilai pancasila. Sehingga senantiasa menjadi spirit dalam berbangsa dan bernegara. Solusi ini tidak hanya berlaku pada politikus, pemimpin, dan kalangan tertentu, tapi segenap lapisan masyarakat harus bisa menginternalisasikan nilai luhur tersebut. Tidak sampai disitu, menjaga spirit pancasila juga sedemikian pentingnya, mengingat masalah selama ini adalah karena banyak kita 'lupa' lalu mengabaikan nilai-nilai tersebut. Akhirnya, kita semua memiliki mimpi bersama untuk Indonesia maju, menjaga nilai luhur pancasila, dan menyadarkan kita bahwa Indonesia adalah milik bersama sebagai warisan luhur pahlawan bangsa.

Sesuai yang diamanatkan UUD 1945, pemerintah harus proaktif dan punya political will dalam upaya mereaktualisasikan nilai luhur Pancasila. Sepertinya konsep orde baru membumikan pancasila cukup bagus yaitu, penataran P4. Ini hanya contoh, bentuknya bisa diubah sehingga tidak terkesan pada pengkerdilan nilai dan mesti jauh dari kepentingan rezim berkuasa. stakeholder lain seperti institusi pendidikan, keagamaan, dan  institusi terkait lainnya perlu berperan dalam membangun dan membumikan pancasila. Menyambut ulang tahun Pancasila yang ke-66, marilah kita merefleksikan kembali nilai luhur pancasila, menangkap nilai, mengikat makna kemudian mengatualisasikan dalam keseharian.

Kuliah Tamu H. Ahmad Muzani Di Universitas Hasanuddin

Jumat, 6 Mei 2011 Rangkaian Anniversary XXXI Kemasos FISIP UNHAS mengadakan kuliah tamu dengan pembicara utama H. Ahmad Muzani Anggota DPR RI Komisi I Periode 2009-2014. Komisi I DPR RI merupakan komisi yang membidani pertahanan keamanan negara. Tema yang diangkat adalah: Ilusi Kebebasan Berpendapat, Anarkisme Mahasiswa Sebagai Ancaman Keamanan Negara. Sekilas, tema ini sangat menarik untuk dibahas di tengah-tengah labelisasi aksi mahasiswa sebagai anarkisme yang bukannya berkontribusi malah dianggap mengancam keamanan negara. Apalagi, Muzani (Ahmad Muzani ,red) sebagai wakil rakyat yang secara khusus membahas isu tentang keamanan negara.

Kuliah tamu yang sedianya berlangsung pada pukul 13.00, sesuai dengan yang tertera di undangan yang saya bawa, malah molor hingga pukul 15.00. Peserta kuliah yang hadir sedari tadi mulai resah ditambah dengan suasana ruangan yang sumpek karena banyaknya peserta. Tepat pukul 15.10 H. Ahmad Muzani dan rombongan tiba di tempat beserta jajaran dosen FISIP UNHAS. Setelah melewatkan beberapa sambutan, H. Ahmad Muzani menyampaikan pidatonya.

Pembawaan yang tenang, Muzani memulai kuliah tamu dengan mengangkat isu NII (Negara Islam Indonesia) dikaitkan dengan RUU Intelejen. Menurutnya, ditenggarai merebaknya isu NII merupakan agenda politik untuk memuluskan langkah RUU Intelejen yang pembahasannya masih alot karena beberapa pasal masih ditolak. Salah satu pasal yang ditolak menurut Muzani adalah hak penangkapan dan penyadapan oleh BIN. pernyataannya ini diulang sampai beberapa kali sampai-sampai teman yang duduk di sebelah saya berseloroh "pantas kalau pasal tentang penyadapan ditolak. Kalau diteima, nanti korupsinya ketahuan." Spontan saya protes, "wuusss, diam ah...!!!"

Awalnya saya agak senang ketika, Muzani memaparkan latar belakangnya sebagai aktivis sejak mahasiswa dan profesinya sebagai wartawan sebelum duduk di kursi legislatif. Namun, saya mulai kecewa ketika pembicaraannya mulai ngelantur dan melenceng jauh dari tema. Tidak sedikit pun disinggung mengenai aksi mahasiswa yang kadang dicap anarkis dan mengancam keamanan negara. Beliau lebih banyak menyinggung aktivitasnya di Senayan, demokrasi transisi, dan integritas pemimpin. Sesekali nada pencitraan diri keluar dari mulutnya.

Pembicaraannya mulai membosankan. Untungnya beliau cepat turun dari podium dan bersedia melayani pertanyaan. Saya sangat tertarik ketika seorang penanya dari Penerbitan kampus, Identitas mengajukan keberatannya terhadap partai politik yang tidak punya landasan ideologi, mudahnya seorang kader pindah partai, dan tidak adanya perekrutan yang jelas dalam tubuh partai politik. Muzani mengakui hal ini memang menjadi persoalan klasik partai politik dan telah berlangsung sekian lamanya. Penyebab utamanya adalah pragmatisme partai politik yang dengan mudah menerima anggota tanpa melihat kualitas kader dari segi intelektual. kebanyakan partai hanya merekrut kader 'berdompet tebal' untuk dimasukkan dalam jajaran partai. Budaya ini yang harus di terus dikikis. Menurutnya, demokrasi transisi butuh partai berideologi untuk mengokohkan bangunan demokrasi demi terwujudnya negara kuat dan maju.

Secara umum, pembahasan banyak berputar di isu politik. Hampir tidak ada penjelasan yang memuaskan dari Muzani tentang aksi mahasiswa yang anarkis serta kaitannya dengan keamanan negara. Kuliah tamu ini seperti menjadi kuliah politik.

Kemana Denny Indrayana?

Siapa yang tidak kenal Denny Indrayana, Staf Khusus Presiden SBY. Perannya sebagai sekretaris Satgas Mafia Hukum turut melambungkan namanya. Bahkan popularitasnya melampaui menteri sekalipun. Namanya diblow up habis-habisan oleh media lokal. Terhitung sejak pertengahan 2010 sampai awal 2011, wajah dan nama Denny Indrayana merupakan langganan tetap media. Kasus mafia pajak yang melibatkan sang mafia kelas kakap Gayus Halomoan Tambunan adalah pemicu utama terdongkraknya nama Denny Indrayana. Dosen UGM lulusan The Univercity of Melbourne Australia ini menjadi aktor hebat selain Gayus sendiri yang lebih dulu dinobatkan sebagai aktor utamanya.

Awal perjalanannya, Satgas Mafia Hukum begitu dominan. Kasus Gayus yang sangat sulit ditangani oleh polisi, nyatanya berhasil diuraikan secara gamblang oleh Satgas Mafia Hukum di media. Gayus terseret ke pengadilan dengan status public enemy, bahan lelucon masyarakat. Denny Indrayana lah yang membeberkan semuanya, media sebegitu akrabnya dengan Mas Denny, panggilan akrabnya, setiap saat wajahnya muncul di media. Kesalahan Gayus dimuntahkan, tak tersisa. Hebatnya, Mas Denny dianggap menjadi sumber paling akurat mengenai kasus Gayus, masyarakat bahkan lebih percaya Mas Denny dibanding Polisi, bahkan Jaksa Sekalipun. Episode ini, Gayus adalah mafioso pajak yang merugikan negara miliyaran rupiah, koruptor yang pantas dihukum seberat-beratnya[titik]

Petaka Satgas Mafia Hukum aka Denny Indrayana ketika menyinggung penggelapan pajak 3 perusahan Aburizal Bakri yang melibatkan Gayus. Bendera perang politik seakan berkibar dengan lantangnya, kasus Gayus dipolitisasi. Walaupun kita semua mafhum ketika beberapa indikasi menegaskan bahwa  kemunculan Gayus sarat dengan rekayasa politik. Yah, seperti agenda yang sudah tersusun rapi. Seiring dengan merebaknya Kasus Gayus,  beberapa kalangan menilai bahwa selama ini Gayus punya koneksi dengan beberapa perusahaan milik Bakri. Media akhirnya memojokkan Bakri, yang dituding menggelapkan pajak perusahaannya dengan menjadi klien Gayus. Saking terpojoknya, sampai-sampai TVone-media milik Aburizal Bakri, tidak pernah menayangkan perihal Gayus. Denny Indrayana menang satu langkah. Kasus Gayus menjadi bertele-tele, tak jelas juntrungannya dan semakin meraja lela, DPR pun bergerak. Isu Kasus Century diangkat kembali sebagai antitesis Kasus Gayus, Partai Golkar menjadi dalangnya. Hasilnya, kasus Gayus dipercepat, vonis akhirnya dijatuhkan. Menurut vonis hakim, 7 tahun adalah hukuman yang pantas untuk Gayus, sangat jauh dari tuntutan jaksa yaitu 20 tahun penjara. Rakyat tidak percaya, hukumannya terlalu ringan, menurut mereka. Episode merupakan antiklimaks kasus Gayus. Rakyat bertanya, apakah Gayus benar-benar seorang penjahat atau Satgas Mafia Hukumlah penjahat sebenarnya?

Tak lama berselang, Gayus membeberkan apa yang 'sebenarnya'. Menurutnya, Satgaslah (Denny Indrayana dkk)  yang membesar-besarkan kasusnya, "Mas Denny yang mengatur semua kebohongan ini, kasus saya tidak ada hubungannya dengan perusahaan Bakri, kasus saya dipolitisasi" papar Gayus. Mas Denny  ketika dikonfrontasi terlihat defensif dan menyatakan bahwa apa yang dia ungkapkan selama ini benar adanya. Kasus Gayus pun terus di blow up media, terutama TVone. Akhirnya Mas Denny tersudut, rakyat menuduhnya berbohong, memanfaatkan kasus Gayus demi agenda politik yaitu menjatuhkan Aburizal Bakri. Ini bisa dipahami karena posisi Pak Ical adalah ketua umum Golkar dan selama ini Golkar menjadi koalisi "yang nakal". Oleh karena itu harus diberi sedikit shock therapy. Sayangnya, usaha tersebut berbalik arah, muncullah antipati terhadap Satgas (Denny Indrayana dkk), bahkan melibatkan presiden SBY. Kali ini Gayus muncul bak pahlawan, dibantu pengacaranya yang berapi-api, Hotma Sitompul. Episode ini, Gayus jadi pahlawan, Aburizal Bakri "menang", Satgas aka Denny Indrayana kalah, kasus ditutup [titik]

Apa yang terjadi? Mas Denny menghilang bagai tuyul. Di media, jejaknya memudar seiring waktu, walaupun sebenarnya masih ada yang perlu dituntaskan di kasus Gayus, masih banyak pertanyaan tak terjawab. Tak lama, kasus Gayus pun mulai menghilang. Saya berkesimpulan, agenda politik sudah selesai! Mas Denny benar-benar hilang di media (TV). Apa maksudnya? Tidak usah jauh-jauh, pasti ini agenda politik lagi. Kali ini Denny Idrayana digudangkan dulu, dininabobokan di istana, bahaya kalau dilepas, terlalu banyak jackal di luar istana. Sebenarnya keadaan yang sama pernah terjadi pada tahun 2009 akhir ketika kasus Century menjadi tontonan menarik. Saat itu, Boediono, wakil presiden, yang digudangkan karena diduga terkait kuat dengan Penggelapan dana Century sebesar 6,7 Triliyun. Butuh waktu lama bagi Boediono sampai dia keluar dari 'gudang' dengan muka tak bersalahnya. Tahun 2005, SBY yang digudangkan ketika kenaikan BBM terjadi. Presiden sama sekali tidak muncul di media selama beberapa pekan ketika kenaikan BBM bergejolak. Satu yang pasti, MEREKA AKAN MUNCUL LAGI KETIKA RAKYAT SUDAH LUPA ATAU MEMAAFKAN KESALAHAN MEREKA. Itulah rakyat Indonesia, PELUPA DAN PEMAAF...

Pergolakan Mesir; Revolusikah?

Korban terus berjatuhan seiring meluasnya demonstrasi antipemerintah di kota-kota utama di Mesir, Sabtu (29/1/2011). Sedikitnya 48 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan antara demonstran dan polisi sejak aksi pecah, Selasa.

Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Massa yang marah mengeroyok tiga polisi hingga tewas di kota Rafah, dekat Sinai. Di Kairo, polisi—yang dibenci masyarakat karena tindak represif terhadap rakyat selama ini—ditarik dari jalanan dan digantikan tentara Mesir (kompas.com, 30 Januari 2011)

Menurut situs pembocor dokumen, Wikileaks, Amerika Serikat merancang "skenario" pergolakan yang menuntut turunnya Presiden Mesir, Hosni Mubarak. Lanjut situs ini, Amerika telah menyiapkan segalanya termasuk kemungkinan pengganti Hosni Mubarak jika dikemudian hari lengser. Skenario yang dimaksud adalah Menyiapkan kepala Intelejen Mesir, Omar Suleiman mengambil alih kekuasaan jika terjadi sesuatu dengan Mubarak. Pada Sabtu lalu, skenario ini terbukti, Mubarak menunjuk Suleiman sebagai wakil presiden. Dia menjadi tokoh paling kuat menggantikan Mubarak.

Jika Omar Suleiman benar-benar memimpin Mesir, jangan harap akan terjadi perubahan besar dalam struktur maupun pola pemerintahan Mesir. Bisa dipastikan Amerika dan Israel masih akan menjadi sahabat karib Mesir. pergolakan di Mesir sangat berbeda dengan Tunisia yang baru saja berlangsung, dimana semua struktur dan kebijakan pemerintah dirombak total. Menurut penulis, inilah yang layak disebut revolusi. Sedangkan di Mesir hanyalah reformasi, seperti yang terjadi di Indonesia 1998 silam. Tidak ada perubahan kebijakan, kiblat akan tetap mengarah ke Washington DC.


Mirip Indonesia
Mei Tahun 1998 adalah puncak kekecewaan rakyat Indonesia terhadap rezim berkuasa, Soeharto. Desakan demonstran yang bergelombang memaksa rezim Orde baru tersebut menyerahkan tahtanya. BJ Habibie, wakil presiden saat itu, menggantikan posisi Soeharto. Peristiwa ini lazim dikenal reformasi 1998. Rakyat berharap akan ada perubahan besar-besaran dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana cita-cita reformasi. Waktu berjalan, reformasi sangat lamban bahkan cenderung stagnan. Mengapa? Aktor-aktor Orde Baru ternyata muncul kembali mengisi pemerintahan. Demokrasi yang diusung terlalu lama menghabiskan waktunya diperdebatan prosedural dan belum menyentuh secara substansial. Rakyat pun menjadi korban. Kemiskinan dimana-mana, korupsi, mafia hukum, dan sebagainya.

Mesir mengingatkan kita pada kejadian di atas, sangat mirip. Analisa penulis, tidak akan ada perubahan berarti. Kebijakan politik dalam dan luar negeri tetap sama, ekonomi pun demikian. Kebijakan Mubarak tentang Palestina tidak akan diubah. Gedung Putih tetap sebagai majikan. Seperti saya sebutkan di atas, Israel tetap menjadi sahabat baik Mesir. Inilah skenario Amerika, skenario yang akan dipertahankan matia-matian karena akan berdampak langsung pada pengaruh Amerika di Timur Tengah dimana Mesir menjadi salah satu penyokong Amerika selama ini.

pertanyaan saya di atas, Pergolakan Mesir; revolusikah?
saya pastikan, bukan! Hanya reformasi


Wallahu a'lam...

Gayus vs Century; Sebuah Pertarungan Politik

Dua pekan berlalu, Euforia Piala AFF 2010 kian pudar. PSSI vs LPI sesekali menghiasi media. Kini kasus Gayus menjadi topik hangat. Media seakan tak bosan mengulas teka-teki kasus gayus. Kasus ini semakin panas ketika muncul paspor berinisial Sony Laksono dimana fotonya 100% mirip Gayus. Disinyalir, Gayus diKABURkan lagi dari jeruji besi untuk berlibur di luar negeri. Semakin runyam karena ini bekan peretama kalinya si mafia pajak ini kabur dari penjara. Tercatat beberapa bulan sebelumnya Gayus tertangkap kamera di Bali menyaksikan pertandingan Tennis.
Pertanyaannya, seberapa pelik kasus Gayus ini sehingga sulit untuk diselesaikan oleh pihak berwajib? Analisis penulis, kasus Gayus bukan murni pelanggaran hukum tapi ada unsur politik yang jauh lebih dominan. Inilah yang mengatur sehingga kasus ini tak kunjung selesai. Partai politik sepertinya sulit untuk dipisahkan dari kasus ini.
Belum reda, hak menyatakan pendapat DPR yang diajukan Bambang Soesatyo disetujui oleh MK. Apalagi ini? Tidak usah jauh-jauh, hal tersebut pasti ada hubungannya dengan kasus Gayus. Hak menyatakan pendapat DPR ini adalah mengenai kasus Century yang sampai saat ini juga belum beres. Menurut saya, ini adalah respon terhadap kasus Gayus yang terus dimainkan oleh pihak tertentu. Yah, semacam ancaman.
Prediksi saya, kasus Gayus dan kasus Century tidak akan diselesaikan, tapi untuk diadu. Ketika kepentingan politik tercapai, selesai atau tidak, kedua kasus ini akan menghilang secara perlahan. Kita sudah cukup tahu bagaimana pertarungan politik yang diperangkan oleh elit bangsa. Kepentingan diatas segalanya, walaupun harus mengorbankan supremasi hukum. Ini indonesia kawan... :)

SUKSES DEMOKRASI; KEMENANGAN MELAWAN LUPA [?]

Secara konsepsi, implementasi demokrasi di negara kita luar biasa. Mulai dari orpol sampai pada mekanisme suksesi, semua tertata rapi. Setidaknya itulah yang saya lihat. Pertanyaan besar kemudian muncul, kenapa indonesia masih saja "miskin"? Patut dicermati, mengingat negara maju saat ini juga menganut sistem yang sama, demokrasi. Bahkan negara kita sebenarnya lebih demokratis dibanding Amerika. "Miskin"nya indonesia tentu bukan kebetulan, terlalu tua, 65 tahun bung!

Menurut analisis subjektif penulis, hal fatal yang terjadi adalah, kekalahan kita melawan lupa. Ingatan kita tidak cukup kuat (atau pura pura lupa) tentang kebobrokan masa lalu, masa otoritarian yang kelam. Meminjam istilah Milan Khandera, sukses demokratisasi butuh kemenangan melawan lupa. Mengapa perkelahian melawan lupa di butuhkan? Cukup sederhana, bandit masa lalu pasti akan kembali. Mereka akan berbondong bondong kembali pada tampuk kekuasaan. Karena fasilitas dan kemudahan akan merek dapatkan di kekuasaan. Fenomena inilah yang muncul di Indonesia...

Tugas kita tidak berat, hanya perlu mengingat "wajah" para bandit itu. Menghajar masa lalu yang kelam dan mengambil yang elok untuk dijadikan inspirasi ke depan. Semoga kita tidak lupa (lagi)...Wallahu 'alam

Amin Rais Kecewa dengan SBY

Liputan6.com, Jakarta: Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais kecewa dengan rencana penunjukan Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai calon wakil presiden pendamping Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataan itu disampaikan Amien usai menggelar pertemuan dengan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN DKI Jakarta, Rabu (13/5).

Menurut Amien, penunjukan Boediono, sosok dari luar partai politik, bisa membahayakan posisi pemerintahan SBY di Parlemen. Amien memprediksi gelombang penolakan terhadap Boediono akan terus bermunculan dalam beberapa hari ke depan.

Meski begitu, PAN masih akan menunggu pengumuman secara resmi penunjukan Boediono sebagai cawapres. PAN berharap SBY mengubah rencananya. Namun jika SBY tetap memilih Boediono, PAN bisa menempuh opsi keluar dari koalisi bersama Demokrat. Rencananya SBY mengumumkan nama cawapres pendampingnya pada 15 Mei nanti [baca: Hampir Pasti SBY Pilih Boediono].

Menyikapi rencana penujukan Boediono, para pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tadi malam juga menggelar rapat internal di Jakarta. Kendati nama Boediono belum diumumkan secara resmi, PKS menilai pilihan SBY tak sesuai dengan masukan partai yang menghendaki kombinasi capres-cawapres dari kalangan nasionalis-religius.

Presiden PKS Tifatul Sembiring kembali menyayangkan buruknya komunikasi politik Demokrat terkait rencana penunjukan Boediono. Tifatul mengaku hanya menerima pesan melalui pesan singkat (SMS) dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang membenarkan pilihannya kepada Boediono. Meski kecewa, PKS belum menentukan sikap tetap tidaknya berkoalisi bersama Demokrat.

Berbeda dengan PKS dan PAN. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) justru mendukung pilihan SBY menunjuk Boediono sebagai cawapres pada pilpres 2009. Keputusan mendukung duet SBY-Boediono diambil PKB setelah disetujui 23 DPW dalam rapat konsultasi hari ini.

PKB menilai Boediono dianggap memenuhi kriteria sesuai yang diinginkan SBY. Terlebih sebagai teknokrat Boediono bisa mendinginkan peserta koalisi yang kebanyakan dari unsur parpol. Terkait dengan itu PKB juga mengajak parpol peserta koalisi, seperti PKS, PPP, dan PAN bersama-sama mendukung pasangan SBY-Boediono.

Keputusan tersebut tidak dipermasalahkan akan melanggar mandat rapat pimpinan nasional yang menginginkan Muhaimin Iskandar jadi cawapres sebagai bagian dari koalisi besar.

Perpolitikan Di Indonesia, Everything Can Happen

Sepertinya akan ada skenario besar yang akan terjadi dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Menjelang penetapan Capres-Cawapres pada Bulan Mei 2009. Kejutan terjadi di sana sini, sangat dinamis, dan sangat sulit diprediksikan. Siapa yang sangka kubu Mega akan menemui kubu SBY. But, dalam politik Everything can happen.

Pasca pertemuan PDIP-PD, situasi politik kian memanas. Apalagi Boediono yang santer diberitakan akan mendampingi SBY semakin mempersulit teka-teki perpolitikan. PKS, PAN, dan PPP yang merasa dipandang sebelah mata akhirnya angkat bicara. Malah mereka mengancam pecah 'kongsi' dari PD.

Menurut saya ada beberapa target dari skenario ini,

1. SBY-Boediono dimaksudkan untuk menarik pemilih nasionalis, walaupun alasan pengurus PD karena unsur netralitas. Tapi toh, ini dibantah oleh 'kawan koalisi' PD
2. SBY ingin tetap mendapatkan dukungan internasional dengan menggandeng tokoh nonreligius
3. PDIP ingin merusak hubungan PD dengan partai medio dengan membuka jalan diskusi bagi PD
4. Isu ini sengaja dibesarkan untuk menenggelamkan JK-Win, dengan harapan media akan fokus pada konflik ini.

Entahlah, tapi yang jelas situasi ini akan tetap dinamis sampai akhir penetapan capres-cawapres oleh KPU dalam waktu dekat ini. Tunggu saja, skenario ini akan terbaca dengan jelas 3 atau 4 hari ke depan...

Sejarah PEMILU 2009

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.

Ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini disiapkan oleh sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta).

Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah. Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai.

Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan Reformasi inilah yang mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses alih kekuasaan. Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu hanya sebulan setelah menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjojo, meski persiapan-persiapannya sudah dijalankan juga oleh pemerintahan sebelum-nya. Habibie menyelenggarakan pemilu setelah 13 bulan sejak ia naik ke kekuasaan, meski persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya krisis politik, tetapi yang lebih parah adalah krisis ekonomi, sosial dan penegakan hukum serta tekanan internasional.

Hasil Pemilu 1999

Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa Daerah Tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur suara satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan atas datangnya perlengkapan pemungutan suara.

Tetapi tidak seperti pada pemungutan suara yang berjalan lancar, tahap penghitungan suara dan pembagian kursi pada Pemilu kali ini sempat menghadapi hambatan. Pada tahap penghitungan suara, 27 partai politik menolak menandatangani berita acara perhitungan suara dengan dalih Pemilu belum jurdil (jujur dan adil). Sikap penolakan tersebut ditunjukkan dalam sebuah rapat pleno KPU. Ke-27 partai tersebut adalah sebagai berikut:

Partai yang Tidak Menandatangani Hasil Pemilu 1999.

Nomor	Nama Partai
1.	Partai Keadilan
2.	PNU
3.	PBI
4.	PDI
5.	Masyumi
6.	PNI Supeni
7.	Krisna
8.	Partai KAMI
9.	PKD
10.	PAY
11.	Partai MKGR
12.	PIB
13.	Partai SUNI
14.	PNBI
15.	PUDI
16.	PBN
17.	PKM
18.	PND
19	PADI
20.	PRD
21.	PPI
22.	PID
23.	Murba
24.	SPSI
25.	PUMI
26	PSP
27.	PARI

Karena ada penolakan, dokumen rapat KPU kemudian diserahkan pimpinan KPU kepada presiden. Oleh presiden hasil rapat dari KPU tersebut kemudian diserahkan kepada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Panwaslu diberi tugas untuk meneliti keberatan-keberatan yang diajukan wakil-wakil partai di KPU yang berkeberatan tadi. Hasilnya, Panwaslu memberikan rekomen-dasi bahwa pemilu sudah sah. Lagipula mayoritas partai tidak menyertakan data tertulis menyangkut keberatan-keberatannya. Presiden kemudian juga menyatakan bahwa hasil pemilu sah. Hasil final pemilu baru diketahui masyararakat tanggal 26 Juli 1999.

Setelah disahkan oleh presiden, PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) langsung melakukan pembagian kursi. Pada tahap ini juga muncul masalah. Rapat pembagian kursi di PPI berjalan alot. Hasil pembagian kursi yang ditetapkan Kelompok Kerja PPI, khususnya pembagian kursi sisa, ditolak oleh kelompok partai Islam yang melakukan stembus accoord. Hasil Kelompok Kerja PPI menunjukkan, partai Islam yang melakukan stembus accoord hanya mendapatkan 40 kursi. Sementara Kelompok stembus accoord 8 partai Islam menyatakan bahwa mereka berhak atas 53 dari 120 kursi sisa.

Perbedaan pendapat di PPI tersebut akhirnya diserahkan kepada KPU. Di KPU perbedaan pendapat itu akhirnya diselesaikan melalui voting dengan dua opsi. Opsi pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara stembus accoord, sedangkan opsi kedua pembagian tanpa stembus accoord. Hanya 12 suara yang mendukung opsi pertama, sedangkan yang mendukung opsi kedua 43 suara. Lebih dari 8 partai walk out. Ini berarti bahwa pembagian kursi dilakukan tanpa memperhitungkan lagi stembus accoord.

Berbekal keputusan KPU tersebut, PPI akhirnya dapat melakukan pembagian kursi hasil pemilu pada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian kursi itu menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan.

Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 persen, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen, mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partai lama yang masih ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2 kursi dari pembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursi dibanding Pemilu 1997. Selengkapnya hasil perhitungan pembagian kursi itu seperti terlihat dalam tabel di bawah.

No.	Nama Partai	Suara DPR	Kursi Tanpa SA	Kursi Dengan SA
1.	PDIP	35.689.073	153	154
2.	Golkar	23.741.749	120	120
3.	PPP	11.329.905	58	59
4.	PKB	13.336.982	51	51
5.	PAN	7.528.956	34	35
6.	PBB	2.049.708	13	13
7.	Partai Keadilan	1.436.565	7	6
8.	PKP	1.065.686	4	6
9.	PNU	679.179	5	3
10.	PDKB	550.846	5	3
11.	PBI	364.291	1	3
12.	PDI	345.720	2	2
13.	PP	655.052	1	1
14.	PDR	427.854	1	1
15.	PSII	375.920	1	1
16.	PNI Front Marhaenis	365.176	1	1
17.	PNI Massa Marhaen	345.629	1	1
18.	IPKI	328.654	1	1
19.	PKU	300.064	1	1
20.	Masyumi	456.718	1	-
21.	PKD	216.675	1	-
22.	PNI Supeni	377.137	-	-
23	Krisna	369.719	-	-
24.	Partai KAMI	289.489	-	-
25.	PUI	269.309	-	-
26.	PAY	213.979	-	-
27.	Partai Republik	328.564	-	-
28.	Partai MKGR	204.204	-	-
29.	PIB	192.712	-	-
30.	Partai SUNI	180.167	-	-
31.	PCD	168.087	-	-
32.	PSII 1905	152.820	-	-
33.	Masyumi Baru	152.589	-	-
34.	PNBI	149.136	-	-
35.	PUDI	140.980	-	-
36.	PBN	140.980	-	-
37.	PKM	104.385	-	-
38.	PND	96.984	-	-
39.	PADI	85.838	-	-
40.	PRD	78.730	-	-
41.	PPI	63.934	-	-
42.	PID	62.901	-	-
43.	Murba	62.006	-	-
44.	SPSI	61.105	-	-
45.	PUMI	49.839	-	-
46	PSP	49.807	-	-
47.	PARI	54.790	-	-
48.	PILAR	40.517	-	-
Jumlah		105.786.661	462	462

Catatan:

1. Jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi mencapai 9.700.658. atau 9,17 persen dari suara yang sah.
2. Apabila pembagian kursi dilakukan dengan sistem kombinasi jumlah partai yang mendapatkan kursi mencapai 37 partai dengan jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi hanya 706.447 atau 0,67 persen dari suara sah.

Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem proporsional dengan mengikuti varian Roget. Dalam sistem ini sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan the largest remainder.

Tetapi cara penetapan calon terpilih berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan ranking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Apabila sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapatkan kursi, maka kini calon terpillih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terba-nyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan. Dengan demikian seseorang calon, sebut saja si A, meski berada di urutan terbawah dari daftar calon, kalau dari daerahnya partai mendapatkan suara terbesar, maka dialah yang terpilih. Untuk cara penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara di Daerah Tingkat II ini sama dengan cara yang dipergunakan pada Pemilu 1971.

Sumber: kpu.go.id